Poin penting
- Indonesia peringkat empat pengembangan keuangan syariah global.
- Evaluasi implementasi cetak biru dilakukan setiap enam bulan.
- OJK menjajaki tokenisasi sukuk negara bersama Kemenkeu.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta industri keuangan syariah tidak hanya mengandalkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam menawarkan produk dan layanan kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko yang menegaskan bahwa pengembangan produk harus berorientasi pada kebutuhan pengguna atau user-centric dan consumer-centric. Menurut Hernawan, produk dan layanan keuangan syariah tidak cukup hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah.
Kesimpulan tersebut merupakan bagian dari International Islamic Finance Conference (IIFC) 2026 yang diselenggarakan OJK sebagai bagian dari rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 di Makassar, Senin (2/11). Tantangan penguatan ekosistem menjadi semakin penting mengingat pertumbuhan industri halal nasional belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pemanfaatan layanan keuangan syariah. Hernawan menilai penguatan ekosistem keuangan syariah membutuhkan tiga pilar yang saling mendukung untuk memperkuat kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi halal nasional sekaligus mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Berdasarkan Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2025, Indonesia menempati peringkat keempat dalam pengembangan keuangan syariah global, menurut OJK (siaran pers). Untuk memastikan program berjalan terukur, Dian menambahkan bahwa OJK akan memantau implementasi cetak biru melalui evaluasi berkala setiap enam bulan guna memberikan hasil nyata, menurut OJK (siaran pers).
Agusman juga menyampaikan bahwa OJK tengah mempersiapkan peta jalan pengembangan sektor PVML syariah guna memperkuat arah kebijakan dan daya saing industri, menurut OJK (siaran pers). Adi juga menyampaikan bahwa OJK tengah menjajaki pengembangan tokenisasi sukuk negara bersama Kementerian Keuangan sebagai bagian dari inovasi instrumen keuangan digital yang memperhatikan kejelasan aset dasar, kesesuaian akad, serta hak dan manfaat ekonomi yang dapat diverifikasi, menurut OJK (siaran pers).










Komentar