Poin penting
- Indonesia resmi bergabung BoP pada 22 Januari 2026
- Tidak ada blok mayoritas dalam pemilu parlemen Israel
Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman, mendesak Indonesia untuk mengevaluasi kembali keanggotaannya di Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) menyusul dinamika politik pasca-pemilihan umum Israel dan pemilihan paruh waktu Amerika Serikat.
Menurut analisis yang dilaporkan oleh Investor ID, peninjauan ini penting dilakukan apabila relevansi serta konsistensi forum tersebut bergeser akibat perubahan konstelasi politik global. Andrea menilai hasil pemilu Israel yang terfragmentasi mengindikasikan kebijakan luar negeri negara tersebut akan cenderung rapuh dan penuh kompromi.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Komite Pemilu Pusat Israel mencatat tidak ada blok yang meraih suara mayoritas dalam parlemen. Blok Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu meraih 53 kursi, sementara blok oposisi Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi. Partai-partai Arab mendapatkan 19 kursi. Konstitusi Israel mewajibkan batas minimal 61 kursi untuk membentuk pemerintahan, sehingga kedua blok utama gagal mencapai target tersebut.
Situasi serupa diproyeksikan terjadi pada pemilu paruh waktu Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada 3 November. Jika Kongres AS terbelah, komitmen negara tersebut di BoP bisa menjadi lebih fluktuatif, terutama terkait isu pendanaan dan pengerahan pasukan.
Indonesia secara resmi bergabung dengan BoP pada 22 Januari 2026, ketika Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Kementerian Luar Negeri juga membuka opsi peninjauan ulang apabila keberadaan BoP dinilai tidak lagi memberikan kontribusi konkret bagi perdamaian Gaza.











Komentar