Poin penting
- PB IDI mendorong penguatan pengawasan penjualan antibiotik tanpa resep dokter.
- Pembelian antibiotik tanpa resep di apotek masih kerap terjadi.
- Penggunaan antibiotik tidak tepat dapat berkontribusi terhadap resistensi antimikroba.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendorong penguatan pengawasan atas penjualan antibiotik tanpa resep dokter melalui koordinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan, serta organisasi profesi terkait.
PB IDI mencatat bahwa akses masyarakat untuk membeli antibiotik tanpa resep di berbagai apotek maupun sarana ritel obat masih kerap terjadi.
Baca juga PAHO: Amerika Serikat Kehilangan Status Eliminasi Campak Setelah 26 Tahun
Praktik penjualan tersebut dinilai PB IDI tidak hanya berkaitan dengan tata kelola kefarmasian, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Pihak yang memperjualbelikan atau menyerahkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keahlian, kewenangan, dan persyaratan resep sah dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PB IDI juga menilai edukasi kepada masyarakat perlu berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi antibiotik.
Penggunaan antibiotik secara tidak tepat dapat berkontribusi terhadap resistensi antimikroba, yaitu kondisi ketika mikroorganisme, termasuk bakteri, tidak lagi merespons obat yang sebelumnya efektif untuk mengatasi infeksi.












Komentar