Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

PB IDI Dorong Penguatan Pengawasan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep

PB IDI mendorong penguatan koordinasi pengawasan penjualan antibiotik tanpa resep dokter karena pembelian di apotek dan ritel obat masih kerap terjadi.

Foto dari laporan Antara: Pengawasan penjualan antibiotik tanpa resep perlu diperkuat
Foto: Antara

Poin penting

  • PB IDI mendorong penguatan pengawasan penjualan antibiotik tanpa resep dokter.
  • Pembelian antibiotik tanpa resep di apotek masih kerap terjadi.
  • Penggunaan antibiotik tidak tepat dapat berkontribusi terhadap resistensi antimikroba.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendorong penguatan pengawasan atas penjualan antibiotik tanpa resep dokter melalui koordinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan, serta organisasi profesi terkait.

PB IDI mencatat bahwa akses masyarakat untuk membeli antibiotik tanpa resep di berbagai apotek maupun sarana ritel obat masih kerap terjadi.

Baca juga PAHO: Amerika Serikat Kehilangan Status Eliminasi Campak Setelah 26 Tahun

Praktik penjualan tersebut dinilai PB IDI tidak hanya berkaitan dengan tata kelola kefarmasian, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Pihak yang memperjualbelikan atau menyerahkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keahlian, kewenangan, dan persyaratan resep sah dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PB IDI juga menilai edukasi kepada masyarakat perlu berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi antibiotik.

Penggunaan antibiotik secara tidak tepat dapat berkontribusi terhadap resistensi antimikroba, yaitu kondisi ketika mikroorganisme, termasuk bakteri, tidak lagi merespons obat yang sebelumnya efektif untuk mengatasi infeksi.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →