Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

PDIO Terbuka Dialog Soal Ijazah Gibran, PKS Jajaki Sikap Fraksi Lain

Foto dari laporan Viva: Soal Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Ijazah Gibran, PDIP Buka Pintu Dialog dengan Fraksi Lain: Ada Pidana di Situ
Foto: Viva

Poin penting

  • PDIP siap berdialog soal putusan MK ijazah Gibran.
  • PSI pertimbangkan putusan MK Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya sangat terbuka untuk berdialog bersama fraksi lain di parlemen terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini disampaikan Hasto di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, pada Minggu (25/10/2026).

Hasto mengungkit fakta persidangan di MK yang menerangkan ketiadaan bukti dokumen ijazah SMA atau sederajat milik Gibran. Ia menilai pelanggaran ganda terhadap ketentuan usia dan syarat minimum ijazah telah mencederai keteladanan pejabat publik di mata masyarakat. Lebih jauh, Hasto menilai rentetan polemik ini bermuara pada persoalan delegitimasi yang dikhawatirkan menjadi beban bagi jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga akan membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI demi membahas tindak lanjut polemik tersebut.

Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengatakan, tindak lanjut tersebut perlu mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →