Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

PDIP Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat Sikapi Polemik Ijazah Gibran

Foto dari laporan SindoNews: PDIP Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat Sikapi Polemik Ijazah Gibran
Foto: SindoNews

Poin penting

  • Pernyataan ini disampaikan Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (9/11/2026).
  • Menurut SindoNews, desakan terhadap hak pengawasan tertinggi tersebut dipicu oleh rentetan persoalan konstitusi dan hukum yang dinilai mencederai demokrasi.
  • CNN Indonesia menambahkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan kasasi tersebut mengabulkan semua petitum.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan pilihan paling rasional bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung terkait polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pernyataan ini disampaikan Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (9/11/2026).

Menurut SindoNews, desakan terhadap hak pengawasan tertinggi tersebut dipicu oleh rentetan persoalan konstitusi dan hukum yang dinilai mencederai demokrasi. Isu yang menjadi pemicu meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 mengenai batas usia calon wakil presiden, polemik aturan administratif jenjang pendidikan, serta dugaan penyalahgunaan wewenang.

Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

CNN Indonesia melaporkan bahwa hak menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR, mengaku akan segera memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. CNN Indonesia mengabarkan bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung pada Jumat (30/11) telah menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran sebagai syarat pencalonan di Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.

CNN Indonesia menambahkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan kasasi tersebut mengabulkan semua petitum. Putusan ini menegaskan temuan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara sekolah menengah atas Gibran di Singapura dan Australia.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →