Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

PDIP: HMP DPR Terkait Kasus Gibran Paling Rasional

Foto dari laporan Metro TV: PDIP: HMP DPR terkait Kasus Gibran Paling Rasional
Foto: Metro TV

Poin penting

  • Hasto menilai opsi penggunaan HMP masuk akal sebagai respons terhadap persoalan yang muncul akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023.
  • Hasto menegaskan bahwa partainya masih terus mendengarkan aspirasi masyarakat dan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait langkah yang akan ditempuh di DPR.
  • Usulan pengajuan HMP harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 25 anggota DPR sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa hak menyatakan pendapat (HMP) merupakan pilihan paling rasional bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyikapi skandal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini disampaikan kepada JPNN, yang juga mengabarkan latar belakang usulan tersebut dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil pasca putusan Mahkamah Agung dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Hasto menilai opsi penggunaan HMP masuk akal sebagai respons terhadap persoalan yang muncul akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023. Ia menyoroti adanya berbagai penyalahgunaan kekuasaan pada masa itu yang didorong oleh ambisi politik untuk mendukung Gibran sebagai putra Presiden Joko Widodo. Dalam keterangan kepada JPNN, Hasto menegaskan bahwa hal menyatakan pendapat adalah langkah paling rasional saat ini.

Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

Meskipun PDIP menilai HMP sebagai pilihan paling rasional untuk menindaklanjuti putusan MA terkait ijazah Gibran, partai belum menyampaikan keputusan resmi untuk mengajukan hak tersebut. Hasto menegaskan bahwa partainya masih terus mendengarkan aspirasi masyarakat dan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait langkah yang akan ditempuh di DPR.

Secara prosedural, Metro TV menjelaskan bahwa hak menyatakan pendapat dijamin dalam Pasal 20a ayat 2 UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Usulan pengajuan HMP harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 25 anggota DPR sebelum dibawa ke rapat paripurna. Dialog lintas partai di parlemen telah dilakukan untuk menyikapi usulan tersebut, namun status final pengajuannya masih menunggu keputusan resmi dari PDIP.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →