Poin penting
- Berhentinya Gibran menjadikannya wakil presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang mundur di tengah periode.
- Sebelum pengunduran diri pada 12 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat pemakzulan pada 11 November 2026.
- Selain dari bidang ekonomi, profesional dari kalangan hukum juga dinilai layak masuk dalam bursa calon wakil presiden.
Pedoman Rakyat (pedomanrakyat) melaporkan bahwa Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada Kamis, 12 November 2026, setelah menjabat selama 753 hari. Berhentinya Gibran menjadikannya wakil presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang mundur di tengah periode.
Sebelum pengunduran diri pada 12 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat pemakzulan pada 11 November 2026.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Dalam laporan Pedoman Rakyat (pedomanrakyat), di tengah sensitivitas publik terhadap isu verifikasi administratif dan legitimasi pendidikan pejabat negara, gelar guru besar yang disandang Dasco berfungsi memulihkan otoritas legal-rasional dalam konsepsi Max Weber.
Sementara itu, IDN Times melaporkan bahwa persaingan figur profesional dan kader Partai Gerindra berpotensi mengemuka dalam bursa calon Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai tidak munculnya usulan nama calon wakil presiden dari partai-partai koalisi pemerintahan menjadi sinyal bahwa penentuan pengganti Gibran masih sepenuhnya berada dalam kalkulasi politik Prabowo.
Selain dari bidang ekonomi, profesional dari kalangan hukum juga dinilai layak masuk dalam bursa calon wakil presiden. Terlebih, Prabowo menaruh perhatian terhadap pemberantasan korupsi dan pembenahan penegakan hukum yang selama ini dinilai menghambat kepentingan negara.
Figur profesional juga berpotensi menghadirkan energi baru bagi pemerintahan, khususnya dalam memperkuat kepercayaan dan kepuasan publik.
Untuk proses selanjutnya, Pedoman Rakyat (pedomanrakyat) mencatat bahwa bursa suksesi kursi RI-2 ini wajib diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat 60 hari sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.











Komentar