Poin penting
- Empat kasus HAM berat sudah disidangkan dan terdakwa dibebaskan.
- Tiga belas kasus HAM berat masih tertahan di tahap penyelidikan.
Pemerintah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) lintas lembaga untuk mengatasi kebuntuan penanganan 13 kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu yang belum tuntas. Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (9/11/2026).
Yusril menjelaskan bahwa dari total 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat, empat kasus telah disidangkan melalui Pengadilan HAM namun seluruh terdakwa dinyatakan bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tiga belas kasus lainnya masih tertahan di tahap penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan Kejaksaan Agung tanpa kepastian penyelesaian. Yusril menyebut perbedaan persepsi antarlembaga mengenai kualifikasi perbuatan sebagai kendala utama, sehingga pokja dibentuk untuk menyamakan pemahaman prosedur penyelidikan dan penyidikan antara kedua lembaga tersebut.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan ditunjuk sebagai Ketua Pokja karena latar belakangnya sebagai praktisi hukum. Tim ini melibatkan unsur Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, akademisi, dan hakim. Namun, Komnas HAM menolak bergabung dengan tim yang berada di bawah koordinasi pemerintah. Amiruddin dari Komnas HAM menyatakan bahwa sebagai lembaga negara mandiri, mereka bukan bagian dari kerja eksekutif atau instrumen pemerintah.
Otto Hasibuan memastikan timnya tidak akan membahas substansi perkara atau meninjau ulang isi kasus secara mendetail pada tahap awal. Pemerintah Indonesia menegaskan pembentukan pokja tidak bertujuan mengintervensi independensi Komnas HAM maupun Kejaksaan Agung. Kasus-kasus yang belum tuntas meliputi peristiwa 1965-1966, penembakan misterius (petrus), peristiwa Talangsari, Trisakti, Jambo Keupok, Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, serta penghilangan orang paksa periode 1997-1998.










Komentar