Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Pembentukan Pokja HAM Berat Mandek

Pemerintah bentuk pokja lintas lembaga tangani 13 kasus HAM berat mandek, Komnas HAM tolak bergabung.

Foto dari laporan Katadata: Pemerintah Bentuk Kelompok Kerja Khusus untuk Tuntaskan 13 Kasus HAM Berat
Foto: Katadata

Poin penting

  • Empat kasus HAM berat sudah disidangkan dan terdakwa dibebaskan.
  • Tiga belas kasus HAM berat masih tertahan di tahap penyelidikan.

Pemerintah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) lintas lembaga untuk mengatasi kebuntuan penanganan 13 kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu yang belum tuntas. Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (9/11/2026).

Yusril menjelaskan bahwa dari total 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat, empat kasus telah disidangkan melalui Pengadilan HAM namun seluruh terdakwa dinyatakan bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tiga belas kasus lainnya masih tertahan di tahap penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan Kejaksaan Agung tanpa kepastian penyelesaian. Yusril menyebut perbedaan persepsi antarlembaga mengenai kualifikasi perbuatan sebagai kendala utama, sehingga pokja dibentuk untuk menyamakan pemahaman prosedur penyelidikan dan penyidikan antara kedua lembaga tersebut.

Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan

Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan ditunjuk sebagai Ketua Pokja karena latar belakangnya sebagai praktisi hukum. Tim ini melibatkan unsur Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, akademisi, dan hakim. Namun, Komnas HAM menolak bergabung dengan tim yang berada di bawah koordinasi pemerintah. Amiruddin dari Komnas HAM menyatakan bahwa sebagai lembaga negara mandiri, mereka bukan bagian dari kerja eksekutif atau instrumen pemerintah.

Otto Hasibuan memastikan timnya tidak akan membahas substansi perkara atau meninjau ulang isi kasus secara mendetail pada tahap awal. Pemerintah Indonesia menegaskan pembentukan pokja tidak bertujuan mengintervensi independensi Komnas HAM maupun Kejaksaan Agung. Kasus-kasus yang belum tuntas meliputi peristiwa 1965-1966, penembakan misterius (petrus), peristiwa Talangsari, Trisakti, Jambo Keupok, Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, serta penghilangan orang paksa periode 1997-1998.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →