Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Pemerintah Akan Mulai Memungut Pajak Digital pada 9 November 2026

Pemerintah akan mulai memungut pajak digital pada 9 November 2026 yang menyasar perbankan hingga fintech untuk optimalkan penerimaan negara.

Foto dari laporan Lombok Post: Pemerintah Bakal Tarik Pajak Digital Mulai 9 November, Sasar Bank hingga E-Commerce
Foto: Lombok Post

Poin penting

  • Pemerintah akan mulai memungut pajak digital pada 9 November 2026 yang menyasar berbagai sektor, mulai dari perbankan hingga platform teknologi finansial (fintech).
  • Ia menegaskan bahwa ruang lingkup pemungutan pajak kini harus menjangkau transaksi-transaksi digital yang selama ini kerap luput dari radar otoritas fiskal.
  • Rincian mengenai batasan nilai transaksi dan jenis pajak spesifik masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari kementerian terkait.

Pemerintah akan mulai memungut pajak digital pada 9 November 2026 yang menyasar berbagai sektor, mulai dari perbankan hingga platform teknologi finansial (fintech). Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan kas negara dan mengejar target pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dalam RAPBN 2027, seperti dilaporkan Lombok Post.

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana intensifikasi penerimaan negara tersebut dalam forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026. Ia menegaskan bahwa ruang lingkup pemungutan pajak kini harus menjangkau transaksi-transaksi digital yang selama ini kerap luput dari radar otoritas fiskal.

Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar

Hashim menjelaskan skema baru ini mewajibkan bank pemerintah, bank swasta, serta berbagai fintech dan marketplace digital untuk terlibat aktif dalam mekanisme pemungutan dan penyetoran pajak. "Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ungkapnya di hadapan para pemangku kepentingan industri.

Pelaksanaan pajak digital ditopang penggunaan teknologi informasi tingkat lanjut, integrasi sistem elektronik lintas platform, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi dan melacak volume transaksi secara akurat dan real-time. Platform akan secara otomatis menghitung, memotong, dan melaporkan beban pajak dari setiap nilai transaksi barang atau jasa yang diselesaikan melalui sistem daring mereka, menurut Suara. Rincian mengenai batasan nilai transaksi dan jenis pajak spesifik masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari kementerian terkait.

Bentuk pungutan tetap berpayung pada ketentuan perpajakan yang sudah eksis, berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar maupun dalam daerah pabean, serta Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan pelaku usaha di ruang siber, demikian Suara. Hashim menyatakan langkah perluasan obyek pajak ini diambil mengingat rasio penerimaan negara Indonesia baru menyentuh angka 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ia menargetkan peningkatan rasio tersebut dapat terealisasi dalam dua hingga tiga tahun ke depan, menurut CNN Indonesia.

Pembenahan sektor perpajakan dan bea cukai, termasuk optimalisasi pajak digital, menjadi kunci untuk menutup defisit APBN yang saat ini bertengger di kisaran Rp500 triliun hingga Rp600 triliun, menurut CNN Indonesia. Optimasi ini diharapkan mampu memberikan tambahan pendapatan hingga Rp1.500 triliun per tahun.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →