Poin penting
- Ada 700 ribu badan usaha yang masih diblokir karena tidak lapor BO.
- Integrasi data dilakukan via interoperabilitas, bukan pemusatan fisik.
Pemerintah memperkuat integrasi data korporasi nasional dengan melibatkan 50 kementerian dan lembaga. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepastian hukum, sekaligus menciptakan ekosistem investasi yang lebih transparan dan berdaya saing. Forum ini menjadi wadah penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam membangun tata kelola data korporasi yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan aman.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan forum nasional ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola data korporasi yang terintegrasi, akurat, mutakhir, aman, dan dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, serta mendukung iklim investasi nasional.
Baca juga BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Seluruh DKI Jakarta pada 22 November 2026
Yusril menekankan bahwa kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal, menurut SindoNews. Ia menambahkan Rabu (11/11/2026) bahwa integrasi data nasional perlu dibangun melalui interoperabilitas antarsistem, bukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik pada satu institusi.
Di sisi lain, perbedaan data antarinstansi dan belum optimalnya sinkronisasi perubahan informasi korporasi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terpercaya.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan perusahaan yang tidak melaporkan pemilik manfaat akan diblokir karena memperburuk penataan dunia usaha, menurut Koran Jakarta. Saat ini, terdapat sisa sebanyak 700 ribu badan usaha yang masih diblokir dari total 3,8 juta entitas korporasi.
Dalam integrasi data korporasi, Menkum menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, aparat penegak hukum, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Kepolisian. Selain itu, dia berharap Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bisa memberikan ruang yang luas bagi Ombudsman RI maupun Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan pengawasan, khususnya melalui sistem integrasi data yang telah dibangun.
Digitalisasi merupakan kunci untuk meminimalisasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam dunia birokrasi. Senada dengan hal tersebut, Menteri Hukum Republik Indonesia menekankan bahwa integrasi data korporasi merupakan agenda strategis yang membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan, menurut Viva Jakarta.











Komentar