Poin penting
- NIK ditetapkan sebagai identitas tunggal dalam RUU Adminduk.
- DIM diserahkan ke DPR paling lambat 8 November 2026.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama enam kementerian lain menandatangani paraf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Jakarta pada Selasa (27/10/2026). Penandatanganan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyerahkan dokumen DIM kepada DPR RI paling lambat 8 November 2026.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut memperkuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau single identity number. Menurut Bima Arya yang dikutip Pikiran Rakyat, NIK akan menjadi identitas kependudukan tunggal untuk mengintegrasikan data antarlembaga dan memudahkan akses warga terhadap layanan dasar.
Baca juga BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Seluruh DKI Jakarta pada 22 November 2026
Hendarsam menegaskan kepada Detik bahwa NIK tidak harus sama dengan nomor paspor dan pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai paspor yang dilengkapi NIK sebagai single identity number.
RUU Administrasi Kependudukan ini masuk dalam Program Legislasi Nasional prioritas tahun 2026 dan diusulkan oleh Komisi II DPR RI. Pemerintah menargetkan penyerahan dokumen DIM kepada DPR RI pada 8 November 2026 untuk masuk tahap pembahasan bersama.











Komentar