Poin penting
- 11 perusahaan direkomendasikan Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya.
- Investor perusahaan berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
- Salah satu HGU habis tahun 2020 dan akan diambil alih negara.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengumumkan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Pengumuman ini disampaikan di Jakarta pada hari Senin. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin.
Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian HGU masing-masing perusahaan. Tindakan administratif mencakup pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.
Baca juga Pakar: Populasi Kedua Badak Jawa Perlu Dibentuk Bertahap
Selain investor asing, terdapat satu perusahaan yang HGU-nya telah habis pada tahun 2020 dan dipastikan akan diambil alih negara. Sebelas perusahaan itu tersebar di tiga provinsi. Klaster pertama terdiri atas tiga perusahaan dengan luas lahan tertentu, sementara klaster kelima masih dalam tahap pengkajian.
Pertimbangan pencabutan HGU meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak. Ketentuan ini ditetapkan terhadap eks HGU seluas 2.300 hektare atas nama PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Penanganan ini merupakan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan.












Komentar