Poin penting
- Batas waktu sertifikasi halal UMKM diperpanjang hingga 2028.
- Penundaan dilakukan karena target sertifikasi belum tercapai optimal.
- Pemerintah mengkaji mekanisme jalan tengah selama masa penundaan.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengumumkan penundaan batas waktu kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga tahun 2028. Keputusan ini diambil atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto setelah mempertimbangkan aspirasi dari pelaku usaha yang masih menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.
Mantan tenggat waktu kewajiban tersebut sebelumnya ditetapkan berakhir pada 18 Oktober 2026 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penundaan selama dua tahun ini diberikan pemerintah untuk meringankan beban UMKM karena target sertifikasi belum tercapai secara optimal.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Menurut Maman, kesiapan pelaku usaha serta proses verifikasi dan pemenuhan dokumen administrasi dinilai masih menjadi tantangan besar bagi sebagian pelaku usaha kecil. Pemerintah menerima berbagai aspirasi dari lapangan bahwa masih banyak UMKM yang belum mampu memenuhi kewajiban tersebut.
Meski masa berlaku ditunda, Maman menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar program kerja presiden, melainkan amanah undang-undang yang disempurnakan melalui regulasi turunan. Selama masa penundaan, pemerintah akan terus mengkaji mekanisme jalan tengah untuk mempertemukan aspek kewajiban hukum dengan realitas kemampuan pelaku UMKM.
Tujuan penerapan kewajiban sertifikasi halal adalah memberikan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan bagi konsumen muslim agar terhindar mengonsumsi produk yang tidak jelas kehalalannya. Target kuota sertifikasi halal gratis (SEHATI) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk tahun 2026 sebanyak 1,35 juta unit, namun target tersebut belum tercapai hingga batas akhir 18 Oktober 2026.
Pernyataan mengenai penundaan ini disampaikan Maman seusai menghadiri pelantikan pengurus Partai Golkar Sulawesi Selatan di Makassar pada Minggu (25/10/2026).










Komentar