Poin penting
- Perizinan migas dipusatkan dalam satu badan usaha khusus.
- Pembahasan DIM RUU Migas mencapai 90 persen.
- Keringanan pajak disiapkan untuk tahap eksplorasi.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa proses perizinan yang panjang selama ini membuat kegiatan eksplorasi berjalan lambat. Untuk mengatasi hal tersebut, RUU Migas akan memberikan kewenangan lebih luas kepada BUK Migas, termasuk menangani seluruh urusan perizinan di satu tempat agar kontraktor tidak perlu berpindah dari satu kementerian ke kementerian lain.
Bahlil mengungkapkan bahwa pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Migas telah mencapai sekitar 90 persen. Selain penyederhanaan perizinan, rancangan regulasi ini juga disiapkan untuk memberikan keringanan pajak bagi pelaku usaha pada tahap eksplorasi. Melalui kombinasi perizinan satu pintu dan insentif pajak, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi hulu migas yang lebih baik.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil meminta pemegang konsesi yang telah menyelesaikan eksplorasi dan mendapatkan persetujuan rencana pengembangan untuk segera mengeksekusi proyeknya guna meningkatkan lifting nasional.










Komentar