Poin penting
- Pemerintah menegaskan tidak memiliki rencana membangun Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) wilayah Jakarta.
- Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Selasa (17/11) juga meluruskan kabar mengenai pemanfaatan lahan kampus tersebut dan memastikan fungsi hutan kota tetap dipertahankan.
- Sebelumnya, Saifullah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (16/11/2026).
Pemerintah menegaskan tidak memiliki rencana membangun Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) wilayah Jakarta. Berdasarkan laporan Beritasatu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan hal itu melalui video di akun Instagram pribadinya pada Rabu (18/11/2026) menyikapi kritik warganet. Muhaimin menegaskan tidak akan menyetujui penggunaan kawasan hutan kota untuk pembangunan gedung.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Selasa (17/11) juga meluruskan kabar mengenai pemanfaatan lahan kampus tersebut dan memastikan fungsi hutan kota tetap dipertahankan. Menurut laporan Okezone, Saifullah menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat tidak memakai kawasan hutan kota demi merespons polemik yang beredar. Kementerian Sosial menyatakan proyek tersebut direncanakan berdiri di lahan yang berimpitan langsung dengan area hutan kota di sisi wilayah DKI Jakarta.
Baca juga BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Seluruh DKI Jakarta pada 22 November 2026
Sebelumnya, Saifullah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (16/11/2026). Sebagaimana dilaporkan Republika, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di UI diperkirakan mencapai sekitar 8 hektare.
Pihak universitas menyatakan mendukung program pendidikan tersebut di area kampus sisi Jakarta. Sikap tersebut sejalan dengan komitmen perluasan akses pendidikan serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak keluarga desil 1-4 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dilaporkan Viva, rencana pemanfaatan lahan alternatif masih harus melalui pengecekan lapangan dan verifikasi administrasi oleh tim gabungan Kemensos, UI, dan Pemprov DKI Jakarta sebelum dilanjutkan ke tahap Perjanjian Kerja Sama.











Komentar