Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Pemkab dan DPRD Gowa Memastikan Tidak Ada Pembahasan APBD Perubahan 2026

Foto dari laporan Koran Jakarta: Pemkab dan DPRD Gowa Dipastikan Tanpa APBD Perubahan 2026
Foto: Koran Jakarta

Poin penting

  • Keputusan untuk tidak membahas RAPBD Perubahan 2026 diambil karena batas akhir pembahasan pada 30 September 2026 telah terlampaui.
  • Penyebab utama penundaan ini adalah proses panjang sidang hak angket yang dilaksanakan oleh DPRD Gowa melalui Hak Menyatakan Pendapat.
  • Nonaktifnya para pejabat kunci tersebut menyebabkan pembahasan APBD tidak berjalan lancar.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat memastikan tidak ada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun anggaran 2026.

Keputusan untuk tidak membahas RAPBD Perubahan 2026 diambil karena batas akhir pembahasan pada 30 September 2026 telah terlampaui.

Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar

Penyebab utama penundaan ini adalah proses panjang sidang hak angket yang dilaksanakan oleh DPRD Gowa melalui Hak Menyatakan Pendapat. Sidang tersebut berujung pada perkara pemakzulan Bupati Husniah Talenrang. Dalam konteks perkara pemakzulan ini, sejumlah pejabat utama Pemkab Gowa, termasuk Sekretaris Daerah serta pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) strategis, turut dinonaktifkan oleh bupati.

Nonaktifnya para pejabat kunci tersebut menyebabkan pembahasan APBD tidak berjalan lancar. Dampak langsung dari ketidakpastian ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 senilai Rp230,2 miliar tidak dapat digunakan.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →