Poin penting
- Keputusan untuk tidak membahas RAPBD Perubahan 2026 diambil karena batas akhir pembahasan pada 30 September 2026 telah terlampaui.
- Penyebab utama penundaan ini adalah proses panjang sidang hak angket yang dilaksanakan oleh DPRD Gowa melalui Hak Menyatakan Pendapat.
- Nonaktifnya para pejabat kunci tersebut menyebabkan pembahasan APBD tidak berjalan lancar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat memastikan tidak ada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun anggaran 2026.
Keputusan untuk tidak membahas RAPBD Perubahan 2026 diambil karena batas akhir pembahasan pada 30 September 2026 telah terlampaui.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Penyebab utama penundaan ini adalah proses panjang sidang hak angket yang dilaksanakan oleh DPRD Gowa melalui Hak Menyatakan Pendapat. Sidang tersebut berujung pada perkara pemakzulan Bupati Husniah Talenrang. Dalam konteks perkara pemakzulan ini, sejumlah pejabat utama Pemkab Gowa, termasuk Sekretaris Daerah serta pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) strategis, turut dinonaktifkan oleh bupati.
Nonaktifnya para pejabat kunci tersebut menyebabkan pembahasan APBD tidak berjalan lancar. Dampak langsung dari ketidakpastian ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 senilai Rp230,2 miliar tidak dapat digunakan.










Komentar