Poin penting
- Empat tersangka ditetapkan dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo.
- Pemuda LIRA mendesak penerapan pasal makar dengan ancaman hukuman mati.
Ketua Umum DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sultoni mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengembangkan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan menerapkan pasal makar yang memiliki ancaman hukuman mati. Menurut Sultoni, dugaan penyadapan tersebut tidak seharusnya hanya dikategorikan sebagai tindak pidana penyadapan, intersepsi, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Hingga saat ini, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka berinisial Jenderal LSP, Irjen ASN, dan Irjen EH. Kemudian, pada 5 November 2026, Polri menetapkan Irjen SU sebagai tersangka baru.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Keempat tersangka tersebut hingga kini hanya dijerat dengan Pasal 258 KUHP mengenai penyadapan, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang akses ilegal, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Dalam perkara ini, Polri menyebut tersangka SU memberikan persetujuan terhadap penghapusan file hasil penyadapan.










Komentar