Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Peneliti CELIOS Soroti Kesiapan Pemungutan Pajak Digital

Peneliti CELIOS mempertanyakan kesiapan teknis dan dampak ekonomi dari perluasan pemungutan pajak digital ke sektor fintech.

Foto dari laporan Koran Jakarta: CELIOS: Perluasan Pajak Digital Berpotensi Naikkan Beban Biaya
Foto: Koran Jakarta

Poin penting

  • Perluasan pajak digital menyasar fintech dan perbankan.
  • Beban biaya bisa diteruskan ke konsumen lewat kenaikan harga.

Kesiapan teknis pemerintah dalam memperluas pemungutan pajak digital dipertanyakan oleh peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Dyah Ayu. Ia menilai rencana tersebut berpotensi menambah beban biaya bagi pelaku usaha dan masyarakat, yang kemudian dapat diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang.

Dyah mengingatkan bahwa perluasan kebijakan yang menyasar fintech dan perbankan harus memperhitungkan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Ia menilai pengenaan biaya tambahan pada transaksi digital dapat menjadi kemunduran bagi perkembangan sektor keuangan Indonesia. Selain itu, terdapat risiko pengenaan pajak berganda apabila pemerintah tidak menyiapkan mekanisme yang tepat.

Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar

Sebelumnya, penerapan PPh Pasal 22 pada sejumlah lokapasar bertujuan menciptakan persaingan setara dengan perdagangan konvensional. Namun, rencana perluasan kebijakan kini juga menyebut perusahaan teknologi finansial atau fintech sebagai sasaran.

Dyah mempertanyakan kesiapan integrasi data antara pemerintah dan perusahaan penyedia layanan keuangan digital. Ia menilai pemerintah perlu memastikan mekanisme pemungutan dapat diterapkan secara tepat. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjelaskan kebijakan yang dimaksud Hashim.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →