Poin penting
- Perluasan pajak digital menyasar fintech dan perbankan.
- Beban biaya bisa diteruskan ke konsumen lewat kenaikan harga.
Kesiapan teknis pemerintah dalam memperluas pemungutan pajak digital dipertanyakan oleh peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Dyah Ayu. Ia menilai rencana tersebut berpotensi menambah beban biaya bagi pelaku usaha dan masyarakat, yang kemudian dapat diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang.
Dyah mengingatkan bahwa perluasan kebijakan yang menyasar fintech dan perbankan harus memperhitungkan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Ia menilai pengenaan biaya tambahan pada transaksi digital dapat menjadi kemunduran bagi perkembangan sektor keuangan Indonesia. Selain itu, terdapat risiko pengenaan pajak berganda apabila pemerintah tidak menyiapkan mekanisme yang tepat.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Sebelumnya, penerapan PPh Pasal 22 pada sejumlah lokapasar bertujuan menciptakan persaingan setara dengan perdagangan konvensional. Namun, rencana perluasan kebijakan kini juga menyebut perusahaan teknologi finansial atau fintech sebagai sasaran.
Dyah mempertanyakan kesiapan integrasi data antara pemerintah dan perusahaan penyedia layanan keuangan digital. Ia menilai pemerintah perlu memastikan mekanisme pemungutan dapat diterapkan secara tepat. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjelaskan kebijakan yang dimaksud Hashim.










Komentar