Poin penting
- Perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan.
- WALHI mempertanyakan wacana pemindahan badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo.
Publik menaruh perhatian setelah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Radar Jogja melaporkan bahwa aturan yang diteken Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tersebut berlaku sejak Februari 2026 melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Pencantuman perairan sekitar TNUK dalam peta WUP tersebut menimbulkan tanda tanya tentang keselarasan antara tata kelola sumber daya alam dan perlindungan area konservasi, menurut Radar Jogja.
Baca juga Pakar: Populasi Kedua Badak Jawa Perlu Dibentuk Bertahap
Walaupun masuk status WUP, status tersebut belum otomatis memberi izin bagi pihak mana pun untuk langsung menambang.
Di sisi lain, Media Indonesia memberitakan bahwa Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencurigai adanya motif perluasan tambang emas di balik gagasan relokasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di TNUK menuju Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Menurut organisasi tersebut, usulan pemindahan satwa endemik berstatus terancam punah ini berpeluang terkait dengan agenda pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon.
Fokus sorotan WALHI antara lain tertuju pada lokasi konsesi tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak perusahaan PT Aneka Tambang (Antam), yang bersinggungan langsung dengan batas wilayah TNUK.
Gagasan relokasi badak Jawa itu sebelumnya dikemukakan pertama kali oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional Hashim Djojohadikusumo saat media briefing agenda COP31 di Antalya, Turki, yang kini ikut dipertanyakan WALHI.
Organisasi lingkungan tersebut turut mengingatkan bahwa translokasi satwa memiliki risiko serius.












Komentar