Poin penting
- Pertamina dukung Perpres 107 Tahun 2026 tentang pengadaan energi.
- Pengadaan luar negeri bisa via skema G2G atau G2B.
- Prioritas Pertamina tetap pakai minyak mentah dalam negeri.
PT Pertamina (Persero) mendukung penuh Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 yang memperkuat tata kelola pengadaan minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Kebijakan ini mengatur sumber dari produksi dalam negeri maupun impor untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan perusahaan berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab guna menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat dan industri. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan dengan Menteri Perindustrian, Wakil Menteri ESDM, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kepala SKK Migas, serta jajaran Pertamina Group.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Perpres tersebut sebagai babak baru dalam sistem pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG. Melalui kebijakan ini, pengadaan dari luar negeri dapat dilakukan melalui skema kerja sama antarpemerintah (G2G) maupun pemerintah dengan badan usaha (G2B). Pelaksanaan pengadaan oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah.
Pertamina memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional, mulai dari kilang, terminal, hingga jaringan distribusi, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Baron menegaskan pemanfaatan minyak mentah dalam negeri dan produksi kilang nasional tetap menjadi prioritas. Fokus Pertamina saat ini adalah menjaga ketersediaan energi dan kelancaran penyaluran BBM serta LPG kepada masyarakat. Pertemuan itu membahas langkah antisipasi terhadap dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap ketahanan energi nasional.










Komentar