Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Pimpinan DPR Buka Suara Soal Usulan Pemakzulan Gibran Pascaputusan MA

Foto dari laporan SindoNews: Pimpinan DPR Buka Suara Soal Usulan Pemakzulan Gibran Pascaputusan MA
Foto: SindoNews

Poin penting

  • Dasco menjelaskan, keterbatasan ini disebabkan oleh kewajiban anggota DPR untuk melaksanakan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing sesuai Peraturan Tata Tertib DPR.
  • Mahkamah Agung juga memerintahkan agar surat keterangan tersebut ditarik dan dimusnahkan, sebagaimana dilaporkan Suara Surabaya.
  • Dasco menekankan bahwa DPR RI masih menunggu seluruh dokumen lengkap putusan Mahkamah Agung sebelum memberikan tanggapan lebih jauh terhadap persoalan tersebut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan parlemen belum dapat menindaklanjuti usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena masa reses berlangsung hingga 8 November 2026. Dasco menjelaskan, keterbatasan ini disebabkan oleh kewajiban anggota DPR untuk melaksanakan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing sesuai Peraturan Tata Tertib DPR. Selain itu, pihaknya belum melihat dokumen lengkap putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Mahkamah Agung juga memerintahkan agar surat keterangan tersebut ditarik dan dimusnahkan, sebagaimana dilaporkan Suara Surabaya.

Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

Dasco menekankan bahwa DPR RI masih menunggu seluruh dokumen lengkap putusan Mahkamah Agung sebelum memberikan tanggapan lebih jauh terhadap persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa hingga memasuki masa sidang, pihaknya belum bisa berkomentar lebih lanjut mengenai aspirasi masyarakat terkait pemakzulan Gibran.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →