Poin penting
- Ketua DPR Puan Maharani telah menerima laporan usulan hak menyatakan pendapat mengenai nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
- Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membenarkan adanya pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran.
- Surat usulan bernomor 01/HMP-DPR/XI/2026 mengutip berbagai pertimbangan hukum untuk melakukan HMP.
Ketua DPR Puan Maharani telah menerima laporan usulan hak menyatakan pendapat mengenai nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Hingga saat ini, sebanyak 50 anggota DPR telah menandatangani usulan tersebut, sebagaimana dilaporkan Detik.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membenarkan adanya pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran. Saan mengatakan kajian pimpinan DPR juga akan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Gibran, menurut Fajar.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Surat usulan bernomor 01/HMP-DPR/XI/2026 mengutip berbagai pertimbangan hukum untuk melakukan HMP. Pada bagian lampiran, Mardani menunjukkan surat itu telah ditandatangani 12 pengusul, termasuk dirinya, yang menyinggung putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, berdasarkan Fajar. Yanuar dari PKS menyebutkan ada 12 orang dari partainya yang menandatangani mekanisme hak menyatakan pendapat, menurut Detik.
Gibran menyatakan akan melawan di PTUN, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA yang menyatakan sertifikat penyetaraan pendidikan SMA-nya tidak sah dan batal, menurut Detik. Gibran mengaku tak ingin menjadi polemik yang berkepanjangan, menurut Detik.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Istana Kepresidenan menghormati mekanisme hak konstitusional oleh DPR terkait polemik dan posisi Gibran, menurut Detik.











Komentar