Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Pimpinan DPR Kaji Hak Menyatakan Pendapat untuk Makzulkan Gibran

Pimpinan DPR mengkaji hak menyatakan pendapat untuk makzulkan Gibran setelah 50 anggota menandatangani usulan.

Foto dari laporan Fajar: Pimpinan DPR Kaji Hak Menyatakan Pendapat untuk Makzulkan Gibran,
Foto: Fajar

Poin penting

  • Ketua DPR Puan Maharani telah menerima laporan usulan hak menyatakan pendapat mengenai nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
  • Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membenarkan adanya pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran.
  • Surat usulan bernomor 01/HMP-DPR/XI/2026 mengutip berbagai pertimbangan hukum untuk melakukan HMP.

Ketua DPR Puan Maharani telah menerima laporan usulan hak menyatakan pendapat mengenai nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Hingga saat ini, sebanyak 50 anggota DPR telah menandatangani usulan tersebut, sebagaimana dilaporkan Detik.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membenarkan adanya pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran. Saan mengatakan kajian pimpinan DPR juga akan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Gibran, menurut Fajar.

Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

Surat usulan bernomor 01/HMP-DPR/XI/2026 mengutip berbagai pertimbangan hukum untuk melakukan HMP. Pada bagian lampiran, Mardani menunjukkan surat itu telah ditandatangani 12 pengusul, termasuk dirinya, yang menyinggung putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, berdasarkan Fajar. Yanuar dari PKS menyebutkan ada 12 orang dari partainya yang menandatangani mekanisme hak menyatakan pendapat, menurut Detik.

Gibran menyatakan akan melawan di PTUN, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA yang menyatakan sertifikat penyetaraan pendidikan SMA-nya tidak sah dan batal, menurut Detik. Gibran mengaku tak ingin menjadi polemik yang berkepanjangan, menurut Detik.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Istana Kepresidenan menghormati mekanisme hak konstitusional oleh DPR terkait polemik dan posisi Gibran, menurut Detik.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →