Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

PKB Buka Opsi Hak Angket Pascaputusan MA soal Suket Ijazah Gibran

PKB kaji hak angket pasca MA batalkan suket ijazah Gibran

Foto dari laporan CNN Indonesia: PKB Buka Opsi Hak Angket Pascaputusan MA soal Suket Ijazah Gibran
Foto: CNN Indonesia

Poin penting

  • PKB kaji serius opsi hak angket di DPR.
  • MA batalkan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka opsi penggunaan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai respons atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan batal surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan partai tersebut sedang mengkaji serius langkah ini pasca-putusan MA pada 30 Oktober 2026.

Khozin menjelaskan bahwa instrumen politik seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat dapat berdiri sendiri tanpa harus beriringan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Khozin di Jakarta pada Senin, 2 November 2026, sebagaimana dilaporkan oleh IDN Times.

Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 juga menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran telah lulus SMA, menurut laporan IDN Times.

Advokat senior Denny Indrayana mendesak Gibran untuk segera mundur dari jabatannya dengan alasan pembangkangan terhadap konstitusi. Ia berpendapat DPR sebaiknya langsung melakukan hak menyatakan pendapat sejalan dengan putusan MK dan MA yang konsisten menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, sebagaimana dikutip IDN Times.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PKS Muhammad Kholid menekankan bahwa persyaratan pendidikan merupakan kewajiban hukum bagi pejabat publik, menurut CNN Indonesia. Gerindra melalui juru bicaranya Sugiat Santoso juga meminta Kemendikdasmen dan KPU menjelaskan perihal suket Gibran, sesuai laporan CNN Indonesia.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →