Poin penting
- PKB kaji serius opsi hak angket di DPR.
- MA batalkan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka opsi penggunaan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai respons atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan batal surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan partai tersebut sedang mengkaji serius langkah ini pasca-putusan MA pada 30 Oktober 2026.
Khozin menjelaskan bahwa instrumen politik seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat dapat berdiri sendiri tanpa harus beriringan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Khozin di Jakarta pada Senin, 2 November 2026, sebagaimana dilaporkan oleh IDN Times.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 juga menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran telah lulus SMA, menurut laporan IDN Times.
Advokat senior Denny Indrayana mendesak Gibran untuk segera mundur dari jabatannya dengan alasan pembangkangan terhadap konstitusi. Ia berpendapat DPR sebaiknya langsung melakukan hak menyatakan pendapat sejalan dengan putusan MK dan MA yang konsisten menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, sebagaimana dikutip IDN Times.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PKS Muhammad Kholid menekankan bahwa persyaratan pendidikan merupakan kewajiban hukum bagi pejabat publik, menurut CNN Indonesia. Gerindra melalui juru bicaranya Sugiat Santoso juga meminta Kemendikdasmen dan KPU menjelaskan perihal suket Gibran, sesuai laporan CNN Indonesia.











Komentar