Poin penting
- PKS minta penyadapan Presiden diusut sampai aktor intelektual.
- Polri tetapkan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal.
- Gerindra sebut penyadapan ancaman stabilitas konstitusional.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid meminta pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dilakukan secara tuntas hingga ke aktor intelektualnya. Pernyataan ini disampaikan Kholid kepada wartawan pada Rabu, 4 November 2026.
Kholid menegaskan bahwa tindakan penyadapan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang serius atau abuse of power. Oleh karena itu, Kholid menuntut hukum ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang jabatan maupun kedekatan dengan kekuasaan, sebagaimana dilaporkan oleh IDN Times.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Sebelumnya, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Salah satu tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri. Dua tersangka lainnya adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, menurut laporan Detik.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mendukung penuh penetapan Listyo sebagai tersangka dan menyatakan kasus ini harus dilihat sebagai ancaman terhadap stabilitas konstitusional. Sugiat meminta pengusutan tidak berhenti pada pihak eksekutor di lapangan, melainkan wajib menelusuri otak di balik penyadapan Kepala Negara. Ia menilai sangat tidak masuk akal jika tindakan nekat menembus pengamanan Presiden dilakukan atas inisiatif pribadi tanpa perintah sistemik, sehingga kasus ini menjadi peringatan keras bagi praktik deep state, menurut Suara.
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menegaskan bahwa penerapan delik hukum tingkat tinggi butuh kejelasan peran para pihak. Bambang membeberkan perbedaan mendasar antara peretasan biasa dengan penyadapan yang menyasar simbol tertinggi kepemimpinan negara, yang diyakini bukan sekadar gertakan melainkan operasi strategis.
Kholid juga mendorong penguatan keamanan komunikasi kepresidenan, audit menyeluruh terhadap tata kelola penyadapan, serta perlindungan saksi dan pelapor untuk menegakkan kembali marwah Polri, menurut IDN Times.










Komentar