Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

PKS Minta Kasus Penyadapan Presiden Diusut Sampai Aktor Intelektual

Foto dari laporan Detik: PKS Minta Kasus Penyadapan Presiden Diusut Sampai Aktor Intelektual
Foto: Detik

Poin penting

  • PKS minta penyadapan Presiden diusut sampai aktor intelektual.
  • Polri tetapkan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal.
  • Gerindra sebut penyadapan ancaman stabilitas konstitusional.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid meminta pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dilakukan secara tuntas hingga ke aktor intelektualnya. Pernyataan ini disampaikan Kholid kepada wartawan pada Rabu, 4 November 2026.

Kholid menegaskan bahwa tindakan penyadapan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang serius atau abuse of power. Oleh karena itu, Kholid menuntut hukum ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang jabatan maupun kedekatan dengan kekuasaan, sebagaimana dilaporkan oleh IDN Times.

Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan

Sebelumnya, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Salah satu tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri. Dua tersangka lainnya adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, menurut laporan Detik.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mendukung penuh penetapan Listyo sebagai tersangka dan menyatakan kasus ini harus dilihat sebagai ancaman terhadap stabilitas konstitusional. Sugiat meminta pengusutan tidak berhenti pada pihak eksekutor di lapangan, melainkan wajib menelusuri otak di balik penyadapan Kepala Negara. Ia menilai sangat tidak masuk akal jika tindakan nekat menembus pengamanan Presiden dilakukan atas inisiatif pribadi tanpa perintah sistemik, sehingga kasus ini menjadi peringatan keras bagi praktik deep state, menurut Suara.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menegaskan bahwa penerapan delik hukum tingkat tinggi butuh kejelasan peran para pihak. Bambang membeberkan perbedaan mendasar antara peretasan biasa dengan penyadapan yang menyasar simbol tertinggi kepemimpinan negara, yang diyakini bukan sekadar gertakan melainkan operasi strategis.

Kholid juga mendorong penguatan keamanan komunikasi kepresidenan, audit menyeluruh terhadap tata kelola penyadapan, serta perlindungan saksi dan pelapor untuk menegakkan kembali marwah Polri, menurut IDN Times.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →