Poin penting
- Polri mendorong penataan profesi debt collector atau penagih utang untuk mencegah praktik premanisme di masyarakat.
- Salah satu gagasan utama yang muncul dari diskusi adalah pembentukan Satuan Jasa Penagihan sebagai wadah profesi dengan sistem pembinaan terintegrasi.
- Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol M.
Polri mendorong penataan profesi debt collector atau penagih utang untuk mencegah praktik premanisme di masyarakat. Langkah ini mencakup penguatan legalitas, standar kompetensi, dan pengawasan agar kegiatan penagihan berlangsung profesional dan sesuai ketentuan hukum.
Pembahasan mengenai hal tersebut berlangsung dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) serta sejumlah praktisi di Jakarta. Salah satu gagasan utama yang muncul dari diskusi adalah pembentukan Satuan Jasa Penagihan sebagai wadah profesi dengan sistem pembinaan terintegrasi.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol M. Rudy Safirudin mendukung perubahan nomenklatur profesi tersebut. Ia menegaskan bahwa penataan diperlukan agar aktivitas penagihan memiliki dasar hukum dan standar kerja yang jelas. Rudy juga memastikan bahwa legalisasi profesi tidak berarti memberikan kewenangan kepada petugas untuk melakukan tindakan pemaksaan terhadap masyarakat, sebagaimana dilaporkan RRI.
Praktik penagihan utang yang selama ini kerap diwarnai intimidasi, kekerasan, hingga penarikan kendaraan secara paksa menjadi perhatian serius Polri. Untuk mengakhiri persoalan tersebut, Polri ingin mengubah wajah profesi penagih utang menjadi petugas pengamanan dan penyelamatan aset yang bekerja secara profesional, terlatih, serta memiliki batas kewenangan yang tegas.
Nantinya, profesi tersebut diarahkan menjadi petugas yang memiliki legalitas, sertifikasi, serta pengawasan resmi. Petugas penagihan akan diarahkan mengikuti pendidikan dan pelatihan, memperoleh sertifikasi kompetensi, serta memiliki kartu identitas resmi yang bisa diverifikasi, menurut Viva. Penataan profesi debt collector harus menjadi momentum untuk membersihkan praktik penagihan dari tindakan yang melanggar hukum.










Komentar