Poin penting
- Kapolres Sukoharjo dimutasi menjadi Pamen Stamaops Polri.
- PBNU mengapresiasi langkah cepat Kapolri menangani keluhan masyarakat.
Mabes Polri memastikan akan mengevaluasi prosedur penegakan hukum menyusul protes dan keluhan masyarakat terkait penggeledahan Pondok Pesantren Putri Hamalatul Quran di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan institusinya menaruh perhatian terhadap keluhan yang muncul, terutama berkaitan dengan kenyamanan santri dan pengasuh pondok pesantren.
Sebagai tindak lanjut, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan terhadap personel yang terlibat dalam penggeledahan tersebut. Sejumlah personel juga dinonaktifkan dari jabatannya selama pemeriksaan berlangsung. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yuliyanto menjelaskan bahwa evaluasi terhadap empat personel merupakan kebijakan pimpinan Polri sebagai respons atas peristiwa yang terjadi di Sukoharjo.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Empat personel yang dievaluasi adalah Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena, Kasat Reskrim IPTU AS, Kanit Pidum IPDA FA, dan Kanit PPA IPDA RAP. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026, AKBP Andhika dimutasikan menjadi Perwira Menengah Stamaops Polri. Jabatan Kapolres Sukoharjo selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Indra Maulana Saputra, yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali. Posisi Kapolres Boyolali kemudian diisi oleh AKBP Christopher Adhikara Lebang.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Gus Gudfan Arif mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam merespons keluhan masyarakat. Ia menyampaikan terima kasih dan dukungan atas pemeriksaan AKBP Andhika ke Mabes Polri. Gus Gudfan juga mengimbau masyarakat, khususnya warga Sukoharjo, untuk tetap tenang, menjaga kerukunan serta mempercayakan proses penegakan hukum kepada kepolisian.
Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan pergeseran jabatan ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan untuk menjaga integritas dan performa Korps Bhayangkara. Ia berharap perkembangan penanganan peristiwa di Ponpes Hamalatul Quran dapat menjadi momentum evaluasi dan perbaikan bagi seluruh jajaran kepolisian dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Polri memastikan penegakan hukum terkait perkara utama di wilayah hukum Polda Jawa Tengah tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.










Komentar