Poin penting
- Total ada empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden.
- Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka baru namun belum ditahan karena sakit.
- Mensesneg Prasetyo Hadi minta proses hukum berjalan transparan dan objektif.
Polri telah menetapkan Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, sehingga total tersangka mencapai empat orang. Penetapan ini dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Kamis (5/11/2026). Sebelumnya, Mabes Polri secara resmi menetapkan tiga orang tersangka lainnya atas tindak pidana yang sama.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Istana meningkatkan kewaspadaan dan terus melakukan pembersihan internal pasca-terungkapnya kasus tersebut. Pernyataan ini disampaikan Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/11/2026), saat merespons kekhawatiran adanya "musuh dalam selimut" di lingkaran terdekat Presiden. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga keamanan dan transparansi proses hukum.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Keempat tersangka yang ditetapkan adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisinya sedang sakit pasca-terserang stroke. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Suhermanto menjelaskan bahwa Slamet berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.
Kasus ini menyangkut dugaan penyadapan tanpa prosedur resmi, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Penyadapan tersebut diduga tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Prasetyo Hadi meminta agar aparat kepolisian bersikap transparan dan tidak menutup-nutupi proses hukum. Ia juga menekankan bahwa kasus harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.










Komentar