Poin penting
- Perwira tinggi Bhayangkara ditetapkan tersangka penyadapan Presiden.
- Penyadapan dilakukan via sistem LIMS tanpa verifikasi resmi.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di Jakarta Selatan menetapkan jajaran perwira tinggi Korps Bhayangkara sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada 3 November 2026, seperti dilansir Katadata. Kabareskrim mengungkapkan dalam jumpa pers di Mabes Polri bahwa praktik penyadapan ini berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.
Penyidik menemukan sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden, dimasukkan langsung ke sistem server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi, tanpa surat permohonan penyidik, dan tanpa Lampiran Laporan Polisi (LP). Aparat penegak hukum menegaskan tindakan tersebut dilakukan tanpa proses verifikasi dan tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. LIMS merupakan sistem untuk mengatur dan mengelola penyadapan yang dilakukan secara sah atau lawful interception pada jaringan telekomunikasi, menurut Metro TV.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Penyadapan melalui LIMS tidak dilakukan dengan memasang aplikasi atau perangkat tertentu pada ponsel target. Sistem ini memanfaatkan infrastruktur jaringan telekomunikasi, berbeda dengan Pegasus yang bekerja dengan menyusup langsung ke perangkat milik target, sebagaimana dijelaskan Metro TV. Pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan serta pembersihan jejak aktivitas pada komputer sistem LIMS untuk menghilangkan jejak digital.
Bareskrim memeriksa 10 saksi dan 3 saksi ahli, serta menyita barang bukti berupa 11 unit ponsel, 1 unit iPad, dan 4 flashdisk, menurut Media Indonesia. Para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) tentang penyadapan elektronik ilegal, Pasal 332 KUHP tentang illegal access, serta Pasal 32 UU ITE tentang perusakan dan penghilangan data elektronik, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, menurut Media Indonesia.
Skandal penyadapan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta tercatat pertama kali pada 10 Desember 1998, menurut Katadata. Aktivitas penyadapan saluran telepon genggam pimpinan Indonesia tersebut berlangsung setidaknya 15 hari pada Agustus 2009, menurut Katadata.










Komentar