Poin penting
- Polri tangkap tiga tersangka penyadapan ilegal target Presiden Prabowo.
- Tersangka hapus data log LIMS untuk hilangkan jejak aktivitas ilegal.
- Menteri Yusril tegaskan tidak ada indikasi kaitan dengan tindak pidana makar.
Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak, yang berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tersebut di Gedung Bareskrim Polri pada Selasa malam (3/11/2026).
Ketiga tersangka adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Mereka dijerat pasal berlapis terkait penyadapan nonprosedural, akses ilegal sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Baca juga Komdigi Akan Minta Google Klarifikasi Penutupan Lebih dari 19 Ribu Kanal YouTube
Penyidikan menemukan bahwa para tersangka memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran Laporan Polisi (LP), melanggar tata cara dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010. Untuk menghilangkan jejak, mereka diduga menghapus file log hasil sadapan dari sistem LIMS sekitar Oktober 2026 sebelum seorang petugas melaporkannya pada 30 Oktober 2026.
Barang bukti yang disita meliputi 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk. Hingga saat ini, ketiga tersangka resmi ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membenarkan bahwa Presiden Prabowo telah mengetahui insiden tersebut namun belum ditemukan indikasi kaitan dengan tindak pidana makar.
Irjen Pol Eko Hadi Santoso merupakan lulusan Akpol tahun 1999 dan bagian dari Batalyon Endra Dharmalaksana, menurut Beritasatu. Cara penyadapan yang dilakukan tersangka cukup sederhana, yaitu menginput nomor pada LIMS atau Lawful Interception Management System, sebagaimana dijelaskan oleh Jawa Pos.












Komentar