Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Polri Menghukum Irjen Ahrie Sonta dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

KKEP Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Foto dari laporan Katadata: Irjen Ahrie Sonta Dipecat dari Polri karena Penyadapan Prabowo, Ajukan Banding
Foto: Katadata

Poin penting

  • KKEP menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution.
  • Ahrie mengajukan banding atas putusan pemecatannya dari Polri.

Jakarta, Jawa Pos - Komisi Kode Etik Polri (KKEP) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution. Putusan ini ditetapkan pada Selasa malam (10/11/2026) di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri setelah sidang yang berlangsung selama lebih kurang sebelas jam. Sidang tersebut dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komisaris Jenderal Polisi Rudi Darmoko sebagai Ketua Tim KKEP.

Sanksi administratif berupa PTDH ini dijatuhkan terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain sanksi administratif, Majelis Sidang KKEP juga menjatuhkan sanksi etik dengan menyatakan perbuatan Ahrie sebagai perbuatan tercela. Keputusan ini diambil berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan

Irjen Johnny Eddizon Isir, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil usai sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB. Ia menjelaskan bahwa sidang etik merupakan tindak lanjut atas dugaan penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Polri menegaskan tidak ada impunitas maupun perlakuan istimewa dalam proses penegakan kode etik terhadap anggota yang diduga terlibat penyadapan ilegal.

Meskipun telah dijatuhi sanksi pemecatan, Ahrie menyatakan banding atas putusan tersebut. Oleh karena itu, proses selanjutnya akan ditangani oleh komisi banding. Sebelumnya, Ahrie telah ditetapkan sebagai salah satu dari empat tersangka dalam kasus penyadapan tersebut. Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, hadir dalam sidang etik tersebut untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur. Sementara itu, Polri berencana akan menyidangkan para tersangka lainnya pekan depan. Selain Ahrie, tersangka lainnya meliputi Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Ahrie sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monrobinopsnal Bareskrim Polri. Ia juga pernah menjadi sekretaris pribadi Kapolri saat itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta ajudan Presiden Prabowo Subianto. Ahrie lulus dari Akademi Kepolisian angkatan 2002 dan meraih gelar doktor ilmu kepolisian dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 2018.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →