Poin penting
- AKBP Indra Maulana Saputra menggantikan AKBP Andhika Dharma Sena sebagai Kapolres Sukoharjo.
- Empat personel Polres Sukoharjo dinonaktifkan dan diperiksa oleh Propam Mabes Polri.
- Mutasi tertuang dalam Surat Telegram Kapolri tertanggal 2 November 2026.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi terhadap AKBP Andhika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo menyusul polemik penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 yang diterbitkan pada 2 November 2026.
AKBP Indra Maulana Saputra, yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali, ditunjuk menggantikan posisi Kapolres Sukoharjo. Jabatan Kapolres Boyolali yang ditinggalkan kemudian dipercayakan kepada AKBP Christopher Adhikara Lebang, mantan Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jateng.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Selain mutasi jabatan, AKBP Andhika Dharma Sena dinonaktifkan dan tengah menjalani pemeriksaan etik oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Tiga personel Polres Sukoharjo lainnya juga dinonaktifkan dan diperiksa, yaitu Kasat Reskrim Iptu Agung Sudewo, Kanit Pidum Ipda FA, serta Kanit PPA Ipda Rangga AP. Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yuliyanto mengonfirmasi pencopotan Andhika dari jabatannya sebagai akibat langsung dari insiden penggerebekan ponpes putri tersebut.
Penggeledahan ponpes pada Selasa dini hari (27/10) berkaitan dengan pengembangan kasus pembakaran Warung Mi Babi di Desa Parangjoro, Sukoharjo, yang terjadi pada September 2026. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa penggeledahan merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan warung makan di Sukoharjo pada 12 September 2026.
Ia menambahkan terdapat dua proses yang masih berjalan, yakni penegakan hukum atas perkara yang ditangani Polda Jawa Tengah dan pendalaman dugaan pelanggaran etik dalam penggeledahan. Dalam proses penegakan hukum, Polri tetap menghormati transparansi dan keadilan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, prosedural, dan proporsional.










Komentar