Poin penting
- Empat personel polisi dinonaktifkan setelah penggeledahan ponpes di Sukoharjo.
- Kapolres Sukoharjo dimutasi menjadi Pamen Stamaops Polri.
- Pemeriksaan dilakukan oleh Propam Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran prosedur.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menonaktifkan Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena beserta tiga perwira lainnya sebagai tindak lanjut penanganan internal atas keluhan terkait penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Sukoharjo, Jawa Tengah. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 yang diterbitkan pada Senin, 2 November 2026.
Selain AKBP Andhika Dharma Sena, personel yang dinonaktifkan adalah Kasat Reskrim Polres Sukoharjo Iptu AS, Kanit Pidum Ipda FA, dan Kanit PPA Ipda RAP. Keempat personel tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri di Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran prosedur pelaksanaan tugas di lapangan.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengonfirmasi penonaktifan tersebut saat memberikan keterangan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Senin. Ia menjelaskan bahwa mutasi terhadap para perwira merupakan bagian dari proses evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Posisi Kapolres Sukoharjo kini diamanahkan kepada AKBP Indra Maulana Saputra yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Boyolali. Dalam hal ini, Polri juga melakukan mutasi terhadap tiga Perwira Menengah (Pamen) lainnya sesuai surat telegram yang sama.
Polemik ini bermula dari tindakan tim gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satbrimob yang mendatangi serta menggeledah Ponpes Hamalatul Qur’an pada Selasa, 27 Oktober 2026 sekitar pukul 03.20 WIB, sebagaimana dilaporkan Poskota. Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan sebuah warung makan di Sukoharjo pada 12 September 2026.
Setelah seluruh proses selesai, para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing pada hari yang sama. Polda Jawa Tengah juga menyiapkan pendampingan psikologis dengan melibatkan asosiasi psikologi bagi santri yang terdampak, menurut informasi ANTARA Yogyakarta.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam merespons penggeledahan yang menimbulkan keluhan santri dan pengasuh, menurut Detik. Ia menilai langkah tersebut menandakan mekanisme pengawasan internal Polri berjalan dan mendapat perhatian langsung dari pimpinan.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Gus Gudfan Arif juga memberikan apresiasi terhadap Kapolri karena responsif terhadap saran, kritik, serta keluhan masyarakat, menurut JPNN. Ia menyampaikan dukungan kepada Kapolri atas langkah pemeriksaan terhadap pejabat kepolisian terkait penggeledahan ponpes itu.










Komentar