Poin penting
- Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal.
- Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemecatan melalui sidang etik Polri.
- Penanganan perkara dugaan tindak pidana makar dinaikkan ke tahap penyidikan.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan kepolisian terus mendalami kemungkinan adanya pengguna akhir atau end user lain selain mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan warga sipil. Menurut laporan CNN Indonesia mengenai temuan awal kepolisian, korban penyadapan oleh Listyo dan jajarannya tidak hanya menyasar Presiden.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Kamis (12/11) menyebut Listyo Sigit berperan memberi perintah sekaligus menentukan target penyadapan saat masih aktif menjabat. Namun, IDN Times mewartakan bahwa keterangan tersebut diragukan publik lantaran Listyo diyakini tidak bertindak untuk kepentingannya sendiri. IDN Times juga melaporkan kehadiran Isir di kantor Kemenko Polkam bertepatan dengan pertemuan Kapolri bersama Menko Polkam Dudung Abdurachman.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Dalam perkara dugaan penyadapan dan akses ilegal ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Menyusul putusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ahrie Sonta Nasution, sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri kemudian menjatuhkan sanksi pemecatan serupa kepada Irjen Eko Hadi Santoso.
Secara terpisah, penanganan kasus dugaan tindak pidana makar yang berakar dari perkara penyadapan ini resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Bareskrim Polri. Pada 12 November 2026, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyampaikan temuan indikasi peristiwa pidana yang berkaitan dengan upaya penggulingan pemerintahan. Sebagaimana diberitakan Koran Jakarta, kepolisian juga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan RI.
Meski perkara makar telah naik ke penyidikan, Kapolri menegaskan penyidik belum menetapkan satu pun tersangka dalam klaster tersebut. Sesuai laporan Jawa Pos, Polri membentuk tim khusus di bawah pimpinan Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin. Tim khusus tersebut kini melanjutkan langkah pengusutan dengan mengumpulkan alat bukti, memeriksa para saksi, dan mendalami potensi keterlibatan pihak lain.










Komentar