Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Prabowo Diketahui Target Penyadapan Ilegal Sejak Awal 2025

Foto dari laporan Suara Surabaya: Prabowo Disebut Sudah Tahu Jadi Korban Penyadapan Ilegal, Kapolri Telah Melapor
Foto: Suara Surabaya

Poin penting

  • Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (3/11/2026) malam.
  • Menurut Yusril, praktik penyadapan terdeteksi hanya dua bulan setelah pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024.
  • Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur serta penghapusan data elektronik.

Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui dirinya menjadi target penyadapan ilegal sejak awal tahun 2025, menyusul laporan resmi dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (3/11/2026) malam. Yusril menyatakan bahwa Presiden menerima informasi ini langsung dari Kapolri karena kasus menyangkut keamanan dan kepentingan negara.

Menurut Yusril, praktik penyadapan terdeteksi hanya dua bulan setelah pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024. Aktivitas intersep tersebut diduga berlangsung hingga tahun 2026 dan menyasar tidak hanya kepala negara, tetapi juga sejumlah menteri, politikus, dan kalangan pengusaha. Yusril menekankan bahwa tindakan ini bukan perkara sepele mengingat dampaknya terhadap kedaulatan negara. Hingga kini, tujuan dan kepentingan pihak yang melakukan penyadapan belum diketahui secara pasti.

Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur serta penghapusan data elektronik. Ketiga tersangka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution selaku Kepala Divisi Hukum Polri, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan bahwa ketiga tersangka diduga menyadap Presiden, menteri, pejabat, tokoh politik, hingga media sejak 2025. Namun, Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan melalui Jawa Pos bahwa kasus ini tidak mengarah pada tindak pidana makar.

Prabowo telah memberikan instruksi langsung kepada kepolisian untuk memproses kasus ini secara hukum setelah menerima laporan dari Kapolri. Langkah ini diambil sebagai respons atas temuan adanya pelanggaran prosedur penyadapan yang melibatkan personel tingkat tinggi di kepolisian.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →