Poin penting
- Presiden Prabowo Subianto memerintakkan percepatan normalisasi sungai sebagai prioritas utama penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
- Kementerian Pekerjaan Umum menjadi ujung tombak percepatan normalisasi dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan sejumlah pihak terkait.
- Data ini juga dilaporkan oleh Suara.
Presiden Prabowo Subianto memerintakkan percepatan normalisasi sungai sebagai prioritas utama penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan ini disampaikan oleh Suara.
Sesuai laporan Suara, Presiden juga menugaskan TNI dan Polri, khususnya unsur Zeni, untuk membantu membersihkan sedimentasi sungai serta membangun tanggul guna mengurangi risiko banjir susulan. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi ujung tombak percepatan normalisasi dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan sejumlah pihak terkait.
Baca juga Gempa Magnitudo 6,7–6,9 Guncang Peru, AS Tak Keluarkan Peringatan Tsunami
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melaporkan sedikitnya 41 kejadian banjir susulan tercatat di tiga provinsi tersebut selama periode April hingga Oktober 2026. Data ini juga dilaporkan oleh Suara. Dari total 137 sungai terdampak, sebanyak 31 berada di Aceh, 48 di Sumatra Utara, dan 58 di Sumatra Barat. Pemerintah juga menangani normalisasi 38 muara di tiga provinsi tersebut.
Pemulihan dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana ekonomi, tempat ibadah, pasar, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mendagri memaparkan perkembangan pemulihan di tiga provinsi yang mencakup 53 kabupaten/kota terdampak.
Rapat Terbatas terkait Antisipasi Bencana Alam dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana Sumatera selama satu tahun terakhir. Selain mengevaluasi progres rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah juga membahas langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi serta keberlanjutan program pemulihan pada 2027, termasuk kebutuhan anggarannya.
Pemerintah telah memberikan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun kepada daerah di tiga provinsi terdampak beserta kabupaten/kotanya. Dukungan tersebut meliputi bantuan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi Transfer ke Daerah sebesar Rp1,44 triliun yang juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana. Mendagri menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditargetkan berlangsung hingga 2028, termasuk optimalisasi pemanfaatan anggaran daerah. Mendagri mengaku prihatin karena masih terdapat daerah dengan realisasi anggaran di bawah 10 persen.












Komentar