Poin penting
- MPR punya waktu maksimal 60 hari pilih wapres baru.
- Prabowo wajib setorkan dua nama cawapres dalam 14 hari.
Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung selama 20 menit tersebut, Gibran tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya dan hanya meminta pimpinan MPR segera menindaklanjuti surat tersebut. Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan telah menerima surat itu dan menyatakan bahwa Gibran juga telah menyerahkan salinannya kepada Presiden Prabowo Subianto lebih dahulu.
Muzani menjelaskan bahwa MPR memiliki batas waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menetapkan wakil presiden definitif sebagai penggantinya. Sebagai langkah awal, pimpinan MPR akan segera menggelar Rapat Pimpinan untuk membahas surat pengunduran diri tersebut, dilanjutkan dengan Rapat Gabungan (Ragab) bersama unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pimpinan fraksi MPR untuk menentukan langkah berikutnya. Berdasarkan komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto, sidang paripurna pemilihan wapres diperkirakan dapat digelar antara 23 November hingga 4 Desember 2026.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan bahwa proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran harus rampung paling lambat pada 10 Januari 2027. "Selambat-lambatnya 10 Januari 2027 kita sudah punya wapres baru," ujar Bambang Pacul kepada wartawan pada malam Kamis (12/11/2026). Ia menambahkan bahwa jadwal pasti sidang paripurna akan ditentukan melalui rapat gabungan tersebut.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Ketentuan mekanisme pengunduran diri presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Setelah Presiden menyerahkan dua nama calon, MPR akan membentuk panitia khusus untuk memeriksa berkas syarat pencalonan sebelum seluruh anggota MPR melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua kandidat.











Komentar