Poin penting
- Presiden menyetujui anggaran Rp42 triliun untuk pemulihan Sumatra.
- Anggaran terdiri dari Rp33 triliun baru dan Rp9 triliun sisa 2026.
- Rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan berjalan Januari atau Februari 2027.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui kebutuhan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada tahun 2027. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden telah menyatakan kesiapan menyediakan dana tersebut.
Anggaran sebesar Rp42 triliun terdiri dari dua komponen utama. Pertama, kebutuhan anggaran baru mencapai Rp33 triliun untuk kementerian dan lembaga pada tahun 2027. Kedua, sekitar Rp9 triliun merupakan sisa anggaran tahun 2026 yang belum terealisasi karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan akan disalurkan pada 2027.
Baca juga Gempa Magnitudo 6,7–6,9 Guncang Peru, AS Tak Keluarkan Peringatan Tsunami
Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta optimalisasi pemanfaatan anggaran daerah untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak. Pemerintah menargetkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat kembali berjalan pada Januari atau paling lambat Februari 2027. Tito berharap dana pemulihan tersebut dapat ditransfer pada periode yang sama.
Dalam keterangannya, Tito melaporkan perkembangan pemulihan di tiga provinsi yang mencakup 53 kabupaten dan kota terdampak. Pemerintah telah memberikan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun kepada daerah di tiga provinsi tersebut. Dukungan ini meliputi bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD sebesar Rp1,44 triliun.
Pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana di Sumatera mencapai sekitar Rp42 triliun pada 2027. Dana tersebut direncanakan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditargetkan berlangsung hingga 2028.
Prabowo telah memerintahkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyiapkan langkah antisipasi. Pemerintah akan memantau perkembangan kondisi cuaca dengan mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Selain itu, operasi modifikasi cuaca disiapkan untuk mengurangi potensi hujan di wilayah yang rawan bencana.












Komentar