Poin penting
- Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit produktif senilai Rp400 triliun kepada 28 juta keluarga pada tahun 2027.
- Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa garis kebijakan pemerintah untuk sektor ekonomi ialah kesejahteraan rakyat, seperti dilaporkan ANTARA Yogyakarta.
- Prabowo menyatakan Indonesia masuk jajaran negara dengan ekonomi terbesar di dunia jika dihitung berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP).
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit produktif senilai Rp400 triliun kepada 28 juta keluarga pada tahun 2027. Penyaluran ini menyasar petani, nelayan, masyarakat di daerah terluar, tertinggal, terdepan (3T), terpencil, pedesaan, dan berpenghasilan rendah di perkotaan, sebagaimana disampaikan ANTARA Yogyakarta.
Sebelum pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, Prabowo menyerahkan secara simbolis akad pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun. Jumlah tersebut telah disalurkan kepada 2.106.401 debitur yang terdiri atas pelaku UMKM, petani, nelayan, serta wirausaha lainnya pada periode Agustus-Oktober 2026 melalui 343 lembaga jasa keuangan, menurut ANTARA Yogyakarta.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa garis kebijakan pemerintah untuk sektor ekonomi ialah kesejahteraan rakyat, seperti dilaporkan ANTARA Yogyakarta. Ia juga mengapresiasi kinerja kementerian, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemimpin daerah karena Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada akhir tahun 2024, berdasarkan ANTARA Yogyakarta.
Prabowo menyatakan Indonesia masuk jajaran negara dengan ekonomi terbesar di dunia jika dihitung berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Pernyataan ini didasarkan pada fakta bahwa kemampuan daya beli nyata menempatkan Indonesia dalam urutan ketujuh di dunia, menurut Katadata.
Presiden mengkritik kondisi sebelumnya di mana kekayaan negara hanya dinikmati oleh 1% penduduk dan banyak sumber daya seperti bahan bakar minyak (BBM) serta pupuk subsidi diselundupkan. Selama puluhan tahun, kebocoran kekayaan tersebut terus diperbaiki dengan berpedoman pada Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dikutip Katadata.










Komentar