Poin penting
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas perusahaan yang tidak menerapkan UMP 2027.
- Angka itu naik Rp407.065 atau 7,10% dari UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876 per bulan.
- Pramono menetapkan UMP 2027 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas perusahaan yang tidak menerapkan UMP 2027. Menurut JPNN, pernyataan itu disampaikan Pramono di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (20/11).
Angka itu naik Rp407.065 atau 7,10% dari UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876 per bulan.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Pramono menetapkan UMP 2027 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. Ia mengatakan penetapan itu mempertimbangkan kemampuan pengusaha dan kebutuhan pekerja.
Pramono mengakui besaran UMP tersebut tidak akan membuat semua pihak senang, baik buruh maupun pengusaha. Ia menilai Pemprov DKI Jakarta telah mengambil jalan tengah agar besaran itu dapat diterima kedua pihak.
Dalam pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta, unsur pengusaha mengusulkan Rp6.047.598, sedangkan serikat pekerja mengajukan Rp6.210.040, menurut Media Indonesia.
Media Indonesia juga melaporkan bahwa Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengajak pengusaha mematuhi UMP 2027. Diana meminta Pemprov DKI Jakarta mendampingi perusahaan yang kesulitan memenuhi ketentuan itu, terutama yang menghadapi kenaikan biaya saat penjualan belum ikut naik.










Komentar