Poin penting
- Pemutihan denda PKB dan BBNKB berlaku hingga 31 Desember 2026.
- Pembebasan denda diberikan secara otomatis tanpa pengajuan permohonan.
- Wajib pajak tetap harus melunasi tagihan pokok pajak kendaraan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan pembebasan sanksi administratif keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Program ini resmi berlaku dari 2 November hingga 31 Desember 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0022 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 28 Oktober 2026, seperti dilaporkan Jawa Pos.
Pembebasan denda diberikan secara otomatis saat wajib pajak melakukan pembayaran. Masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan khusus ke kantor pelayanan untuk mendapatkan keringanan ini. Pembayaran dapat dilakukan langsung melalui kantor Samsat, sebagaimana disebutkan Suara. Bapenda DKI Jakarta mengimbau warga yang memiliki tunggakan PKB maupun BBNKB segera memanfaatkan kesempatan ini sebelum masa berlaku berakhir pada 31 Desember 2026, menurut Jawa Pos.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Periode ini merupakan program pemutihan kedua yang diberikan Pemprov DKI sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, kebijakan serupa telah berlangsung pada Juni hingga Agustus 2026, seperti dikutip Suara. Penting untuk dicatat bahwa program ini bukan berarti pajak kendaraan menjadi gratis sepenuhnya. Wajib pajak tetap harus melunasi tagihan pokok pajaknya, sementara mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar sanksi keterlambatan yang menumpuk, seperti dijelaskan JPNN.










Komentar