Poin penting
- RANS bantah konflik kepentingan jabatan Raffi Ahmad.
- Kontrak influencer bernilai Rp14,69 miliar dengan dua kementerian.
- Biaya mencakup produksi, travel, dan logistik promosi.
PT Rans Entertainment Indonesia Tbk membantah adanya konflik kepentingan antara status Utusan Khusus Presiden (UKP) Raffi Ahmad dengan kontrak kerja sama kementerian yang dimenangkan perusahaannya. Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurut SindoNews, publik menyoroti potensi benturan kepentingan mengingat Raffi kini menjabat sebagai UKP. Angka Rp14,7 miliar dalam temuan ICW memicu anggapan miring bahwa dana APBN dihamburkan hanya untuk biaya unggahan media sosial. Namun, RANS meluruskan persepsi tersebut melalui siaran pers resmi pada Rabu (11/11/2026).
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Perseroan menegaskan ekosistem bisnisnya telah terbangun secara profesional sejak 2018 dengan basis pengikut melampaui 140 juta akun, jauh sebelum Raffi memegang mandat pemerintahan. Manajemen RANS menyatakan memahami perhatian publik terkait kemungkinan potensi konflik kepentingan antara Raffi sebagai pemegang saham mayoritas dengan jabatannya sebagai UKP.
Terkait nilai kontrak sebesar Rp14.696.955.002, RANS mengakui total kesepakatan dari empat kampanye bersama kedua kementerian mencapai Rp14,69 miliar. Nilai tersebut terdiri dari satu kampanye bersama Kementerian Kebudayaan sebesar Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP senilai Rp10,79 miliar, seperti dikutip Suara. Perusahaan memastikan nilai itu bukan hanya biaya publikasi media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air, dan aktivitas promosi lainnya.
Kontrak KKP senilai Rp10,79 miliar melibatkan intellectual property The Dudas-1 dengan konsep touring ke sentra nelayan terluar. RANS menyebut harga tersebut sesuai dengan commercial rate card industri kreatif dengan memperhitungkan tingkat kerumitan dan lokasi syuting di pelosok Nusantara. Perusahaan juga memastikan seluruh proyek berjalan melalui prosedur pengadaan yang sah dan terbuka, seperti Inaproc.id atau e-catalogue.com.
Sebelumnya, ICW memberi desakan pemerintah membuka dokumen dan mengaudit pengadaan jasa influencer di Kemendikbudristek dan KKP, sebagaimana dilaporkan Fajar. Dalam klarifikasinya, RANS mengucapkan terima kasih atas masukan dan pengawasan publik. Perseroan juga memastikan informasi temuan ICW tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi perusahaan.










Komentar