Poin penting
- Nilai kontrak influencer RANS dengan dua kementerian mencapai Rp14,69 miliar.
- RANS klaim hasil kerja sama capai lebih dari 52,6 juta views digital.
- Raffi Ahmad jadi pemegang saham mayor RANS sekaligus Utusan Khusus Presiden.
PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) membantah tuduhan bahwa nilai kontrak jasa influencer senilai Rp14,69 miliar hanya digunakan untuk pembayaran publikasi media sosial. Perusahaan menjelaskan bahwa total nilai kerja sama mencapai Rp14.696.955.002 yang mencakup empat kampanye bersama Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam keterangan tertulis pada Selasa (10/11), RANS merinci alokasi dana tersebut. Satu kampanye promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan bernilai Rp3,9 miliar, sementara tiga kampanye bersama KKP mencapai Rp10,79 miliar. Kerja sama dengan Kemendikbud difokuskan pada promosi museum di Indonesia, sedangkan kolaborasi dengan KKP bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai potensi sumber daya laut dan pengembangan industri perikanan.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
RANS menyatakan telah menghasilkan lebih dari 150 keluaran pekerjaan atau output selama periode pelaksanaan. Ketika seluruh kewajiban diserahkan kepada klien, seluruh kampanye mencatatkan lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di berbagai kanal digital. Sekretaris Korporat Chintami M. Sihombing menegaskan bahwa nilai kontrak tidak hanya mencakup biaya publikasi konten di media sosial.
Terkait sorotan potensi konflik kepentingan, RANS mengakui memahami perhatian publik atas posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan sekaligus Utusan Khusus Presiden. PT Rans Animasi Indonesia, anak usaha RANS, sebelumnya diungkap oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam pengadaan jasa influencer tersebut. Temuan ICW menyoroti pengadaan di lingkungan Kemendikbud pada 2024 serta KKP pada 2025 hingga 2026.
Manajemen RANS menegaskan bahwa seluruh kerja sama dilakukan secara profesional mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengadaan disebut dilakukan melalui mekanisme transparan dan akuntabel, termasuk melalui platform Inaproc.id maupun e-catalogue.com yang dapat diakses publik. Chintami menambahkan bahwa tujuan kerja sama adalah membantu menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat melalui konten kreatif dan edukatif.
RANS juga menyebutkan bahwa anak-anak usaha dan Hak Kekayaan Intelektual seperti The Dudas-1 telah dirintis sejak pertengahan 2024. Platform tersebut disebut telah membuat sekitar 90 konten sebelum penunjukan dari KKP, jauh lebih banyak dibandingkan konten yang diproduksi untuk kampanye bersama KKP. Langkah ini dijelaskan sebagai bukti keberhasilan yang tercapai sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.










Komentar