Poin penting
- Rencana pajak digital 9 November masih dikaji dampaknya.
- Airlangga koordinasikan kebijakan dengan Kementerian Keuangan.
Pemerintah belum memastikan pemberlakuan perluasan pajak digital yang sebelumnya direncanakan mulai 9 November 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan rencana tersebut masih dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan pemerintah masih mengkaji dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (2/11/2026).
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo menyatakan pemerintah akan mulai menerapkan pajak digital pada 9 November 2026. Hashim menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan penerimaan negara karena menurutnya penerimaan Indonesia masih rendah dibandingkan sejumlah negara lain. Ia memperkirakan terdapat potensi penerimaan negara yang belum tergarap sekitar Rp1.500 triliun. Dari total potensi tersebut, Hashim mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mencapai Rp500-600 triliun. Kebijakan ini disebut akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial, serta platform perdagangan elektronik.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Airlangga menyinggung kemungkinan penerapan pajak terhadap sistem pembayaran digital, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard. Ia juga belum memberikan kepastian mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah. Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah potensi kebijakan tersebut memengaruhi daya beli mengingat transaksi digital telah digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Ranah pembahasan ini merupakan wilayah Kementerian Keuangan.
Secara terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti mengatakan pajak yang dimaksud berkaitan dengan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri yang sudah berlaku sebelumnya. Penerapan SPP-TLDN tidak mengubah tarif PPN dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri.










Komentar