Poin penting
- Revisi aturan keuangan haji memberi kepastian hukum investasi langsung BPKH.
- Sektor potensial investasi meliputi akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan pendukung lainnya.
- Pemerintah mengusulkan penguatan tata kelola keuangan haji sesuai prinsip syariah.
Warga negara Indonesia yang mendaftar haji meningkat di tengah keterbatasan kuota. Kondisi itu menyebabkan bertambahnya jumlah calon haji dalam daftar tunggu serta akumulasi dana haji yang harus dikelola, kata Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf. Dalam pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Viva melaporkan pendapat Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengenai kepastian hukum investasi BPKH, sedangkan Republika melaporkan usulan pemerintah tentang penguatan tata kelola keuangan haji.
Komisi VIII DPR RI menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diharapkan memperkuat landasan hukum bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penguatan itu diarahkan agar BPKH mengoptimalkan investasi langsung pada sektor produktif.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Dalam laporan Viva, benang merah pendapat Marwan Dasopang dari Komisi VIII DPR RI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 memberi kepastian landasan hukum bagi BPKH. Kepastian tersebut terutama berlaku untuk investasi langsung pada sektor produktif.
Marwan mengatakan investasi pengelolaan keuangan haji selama ini hanya bertumpu pada instrumen keuangan konvensional berbasis syariah.
Sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan antara lain akomodasi, transportasi, konsumsi, serta berbagai layanan pendukung lainnya.
Sementara itu, Republika melaporkan bahwa pemerintah mengusulkan sejumlah materi muatan dalam rancangan undang-undang tersebut. Materi yang diusulkan mencakup penguatan tata kelola keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.
Republika juga mencatat usulan pemerintah mengenai peningkatan koordinasi antara menteri dan badan. Selain itu, pemerintah mengusulkan penguatan peran pemerintah dalam pengawasan terhadap BPKH.
Terkait bertambahnya daftar tunggu dan akumulasi dana haji, Irfan Yusuf mengatakan kondisi tersebut menuntut peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji. Menurut dia, pengelolaan tersebut harus berlangsung efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai prinsip syariah.










Komentar