Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Republika dan Viva: Komisi VIII DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji

Revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dibahas untuk memperkuat kepastian hukum investasi langsung BPKH dan tata kelola dana haji, sebagaimana dilaporkan Viva dan Republika.

Foto dari laporan Viva: DPR Sebut RUU Keuangan Haji Dorong Investasi ke Sektor Produktif
Foto: Viva

Poin penting

  • Revisi aturan keuangan haji memberi kepastian hukum investasi langsung BPKH.
  • Sektor potensial investasi meliputi akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan pendukung lainnya.
  • Pemerintah mengusulkan penguatan tata kelola keuangan haji sesuai prinsip syariah.

Warga negara Indonesia yang mendaftar haji meningkat di tengah keterbatasan kuota. Kondisi itu menyebabkan bertambahnya jumlah calon haji dalam daftar tunggu serta akumulasi dana haji yang harus dikelola, kata Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf. Dalam pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Viva melaporkan pendapat Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengenai kepastian hukum investasi BPKH, sedangkan Republika melaporkan usulan pemerintah tentang penguatan tata kelola keuangan haji.

Komisi VIII DPR RI menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diharapkan memperkuat landasan hukum bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penguatan itu diarahkan agar BPKH mengoptimalkan investasi langsung pada sektor produktif.

Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar

Dalam laporan Viva, benang merah pendapat Marwan Dasopang dari Komisi VIII DPR RI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 memberi kepastian landasan hukum bagi BPKH. Kepastian tersebut terutama berlaku untuk investasi langsung pada sektor produktif.

Marwan mengatakan investasi pengelolaan keuangan haji selama ini hanya bertumpu pada instrumen keuangan konvensional berbasis syariah.

Sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan antara lain akomodasi, transportasi, konsumsi, serta berbagai layanan pendukung lainnya.

Sementara itu, Republika melaporkan bahwa pemerintah mengusulkan sejumlah materi muatan dalam rancangan undang-undang tersebut. Materi yang diusulkan mencakup penguatan tata kelola keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.

Republika juga mencatat usulan pemerintah mengenai peningkatan koordinasi antara menteri dan badan. Selain itu, pemerintah mengusulkan penguatan peran pemerintah dalam pengawasan terhadap BPKH.

Terkait bertambahnya daftar tunggu dan akumulasi dana haji, Irfan Yusuf mengatakan kondisi tersebut menuntut peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji. Menurut dia, pengelolaan tersebut harus berlangsung efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai prinsip syariah.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →