Poin penting
- Komnas HAM menduga ada tindakan represif aparat keamanan.
- Sebanyak 154 orang diamankan dalam pengamanan aksi.
- Fraksi PDI Perjuangan menolak penggunaan gas air mata di kampus.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengendus dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih oleh Kepolisian dalam merespon aksi penyampaian pendapat di Yogyakarta pada 10 November 2026. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan berdasarkan data awal terdapat indikasi kuat tindakan represif aparat yang berujung penangkapan 154 orang, termasuk 12 anak, dikutip dari Republika pada Jumat (13/11/2026).
Aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada 10–11 November 2026 tersebut berakhir dengan kericuhan di kawasan DPRD DIY, Tugu Yogyakarta, hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada. Dalam pengamanan aksi, aparat kepolisian mengamankan total 154 orang yang terdiri dari mahasiswa dan anak di bawah umur.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menolak segala bentuk tindakan represif dan penindakan anarkis terhadap mahasiswa serta warga yang menyampaikan aspirasi, sebagaimana dilaporkan Harian Jogja.
Komnas HAM tengah melakukan pemantauan lapangan sejak 11 November 2026 sesuai mandat Pasal 89 ayat (3) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, menurut Republika. Komisi menegaskan hak berpendapat, berekspresi, dan berkumpul dijamin Konstitusi UUD RI Tahun 1945 Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 25 UU No.39/1999, serta UU No.9/1998.
Anis Hidayah menekankan bahwa pembatasan terhadap hak-hak tersebut hanya diperkenankan berdasarkan hukum yang jelas, tujuan yang sah, dan proporsional. Terkait penegakan hukum, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY meminta kepolisian melakukan evaluasi menyeluruh atas pengamanan aksi dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik, seperti dimuat Harian Jogja.










Komentar