Poin penting
- Pembahasan DIM RUU Migas sudah mencapai 90 persen.
- BUK akan memegang kewenangan besar urusan perizinan hulu migas.
- RUU menyediakan keringanan pajak pada tahap eksplorasi.
Pemerintah menyiapkan pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) untuk menyatukan perizinan sektor hulu migas menjadi satu pintu. Langkah ini bertujuan memangkas birokrasi lintas kementerian yang dianggap menghambat kegiatan eksplorasi. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa panjangnya proses perizinan selama ini membuat eksplorasi berjalan lambat.
Bahlil menjelaskan bahwa pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Migas telah mencapai sekitar 90 persen, menurut Suara. Substansi utama dari DIM tersebut adalah pemberian kewenangan besar kepada BUK, termasuk urusan perizinan, sehingga seluruh proses dapat diselesaikan di satu tempat. Keberadaan badan usaha ini juga diharapkan memberikan kepastian perizinan yang menjadi faktor penting menarik investasi, menurut Republika.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Selain efisiensi administratif, RUU Migas juga menyiapkan keringanan pajak pada tahap eksplorasi. Pemerintah berharap insentif fiskal ini menciptakan iklim investasi hulu migas yang lebih baik bagi para kontraktor konsesi minyak dan gas bumi (KKKS). Bahlil menambahkan bahwa keberadaan BUK akan memudahkan pemenuhan kewajiban pajak investor di sektor hulu migas.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil meminta pemegang konsesi yang telah menyelesaikan eksplorasi dan memiliki persetujuan rencana pengembangan segera mengeksekusi proyeknya guna meningkatkan lifting nasional, menurut CNN Indonesia. Ia sebelumnya mengungkapkan bahwa target lifting minyak Indonesia pada 2025 mencapai 605 ribu barel per hari sesuai APBN, menurut Republika. Pembentukan BUK Migas ini merupakan poin terbesar dalam RUU pengganti UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.










Komentar