Poin penting
- Dewan juga menargetkan pengesahan RUU tersebut dalam rapat paripurna pada 15 Desember 2026, sebagaimana dilaporkan IDN Times.
- Fitrah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut perlu mengedepankan kepentingan konsumen, khususnya mereka yang mengalami kerugian akibat tindak pidana bermotif ekonomi.
- Ia menambahkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebenarnya telah mengatur kemungkinan pemberian ganti rugi sebagai pidana tambahan.
Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026, menurut IDN Times. Dewan juga menargetkan pengesahan RUU tersebut dalam rapat paripurna pada 15 Desember 2026, sebagaimana dilaporkan IDN Times.
Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI, Fitrah Bukhari, menilai RUU ini berpotensi menjadi instrumen untuk memulihkan hak konsumen yang menjadi korban tindak kejahatan keuangan. Ia menyatakan bahwa pemanfaatan aset hasil kejahatan untuk mengganti kerugian korban harus menjadi momentum pembenahan sistem hukum di Indonesia agar lebih berpihak kepada konsumen.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Fitrah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut perlu mengedepankan kepentingan konsumen, khususnya mereka yang mengalami kerugian akibat tindak pidana bermotif ekonomi. Penegakan hukum tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga harus memastikan hak-hak korban dapat dipulihkan.
Ia menambahkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebenarnya telah mengatur kemungkinan pemberian ganti rugi sebagai pidana tambahan. Namun, berdasarkan pemantauan BPKN, ketentuan itu belum berjalan optimal untuk menjawab persoalan pemulihan kerugian konsumen.
BPKN menyatakan siap memberikan masukan secara komprehensif kepada para pembentuk undang-undang dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, menurut Jawa Pos. Aturan tersebut harus mampu menghadirkan mekanisme pengembalian kerugian korban secara konkret, efektif, dan berkeadilan.










Komentar