Poin penting
- RUU Perampasan Aset disepakati masuk rapat paripurna terdekat.
- Seluruh delapan fraksi menyetujui pembahasan RUU dilanjutkan.
Komisi III DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan. Kesepakatan itu diambil dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Setelah keputusan itu, perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU yang telah disepakati.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Rapat pengambilan keputusan tingkat I tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Menurut IDN Times, Dasco didampingi Sari Yuliati dan Cucun Syamsurijal. Rapat diikuti 32 dari total 46 anggota Komisi III DPR. Pemerintah diwakili Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko.
CNN Indonesia melaporkan Eddy Hiariej mengungkap tujuh poin aturan dalam RUU tersebut.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut RUU tersebut dilengkapi perlindungan untuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan. Ia memastikan peluang aturan itu dijadikan alat kekuasaan atau sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum telah ditutup.
Habiburokhman juga menyebut aturan tersebut akan menjadi kabar baik bagi korban investasi dan perdagangan saham bodong.
Menurut Viva, Wakil Ketua Komisi III DPR RJ Moh. Rano Alfath mengatakan pemulihan kerugian korban tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi salah satu substansi penting RUU tersebut.
Viva juga melaporkan Rano menyebut pengaturan pengembalian aset kepada korban menjawab masalah yang berulang dalam penanganan kejahatan, terutama penipuan investasi dan perkara lain yang berdampak luas bagi masyarakat.
Rapat paripurna terdekat akan menjadi tahap pembicaraan tingkat II sekaligus pengambilan keputusan menuju pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang.











Komentar