Poin penting
- Seluruh fraksi menyatakan setuju, sementara pemerintah juga menyetujui RUU itu dibawa ke rapat paripurna DPR.
- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut ada 10 pokok pembahasan dalam RUU tersebut, sebagaimana dilaporkan Suara Surabaya.
- Katadata melaporkan Panitia Kerja Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
Detik melaporkan Komisi III DPR dan pemerintah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I atas RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi menyatakan setuju, sementara pemerintah juga menyetujui RUU itu dibawa ke rapat paripurna DPR.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut ada 10 pokok pembahasan dalam RUU tersebut, sebagaimana dilaporkan Suara Surabaya. Pokok pertama mencakup judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Katadata melaporkan Panitia Kerja Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Menurut paparan Habiburokhman, jumlah itu terdiri atas 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru. Ia menyebut draf akhir memuat 74 pasal.
Soal korban, Wakil Ketua Komisi III DPR RJ Moh. Rano Alfath mengatakan pemulihan kerugian korban merupakan salah satu substansi penting RUU itu, menurut Antara. Rano menyebut pengaturan pengembalian aset kepada korban sebagai jawaban atas masalah yang berulang, terutama dalam penipuan investasi dan perkara lain yang berdampak luas bagi masyarakat.
RRI melaporkan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa RUU tersebut mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku. Sementara itu, menurut Koran Jakarta, Habiburokhman mengatakan ketentuan dalam RUU dirancang agar perampasan aset tidak menjadi alat kekuasaan atau pemerasan oleh aparat hukum.
Tahap berikutnya adalah pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI, menurut Antara.










Komentar