Poin penting
- Sahroni minta batalkan semua KPLB periode 2025 hingga 2026.
- Empat tersangka ditetapkan dalam kasus penyadapan ilegal.
- Slamet Uliandi ditetapkan tersangka pada 5 November 2026.
Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk membatalkan seluruh Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) anggota Polri periode 2025-2026 di era kepemimpinan Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Langkah ini disampaikan Sahroni dalam Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (12/11), sebagaimana dilaporkan Media Indonesia.
Desakan tersebut muncul menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, dan pengusaha. Sahroni menilai dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan Polri untuk kepentingan politik merupakan persoalan serius, menurut Viva. Ia juga meminta sanksi tegas terhadap para pelaku dalam kasus penyadapan tersebut.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Salah satu langkah konkret yang didorong Sahroni adalah pemecatan serta pencabutan kenaikan pangkat luar biasa yang sebelumnya diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat. KPLB sendiri merupakan penghargaan dari Kapolri kepada anggota kepolisian yang menunjukkan keberanian, pengabdian, atau pengorbanan dalam menjalankan tugas negara, menurut Viva.
Penyelidikan atas kasus ini telah menghasilkan penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri. Sebelumnya, empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal penyadapan ilegal. Dari keempat tersangka tersebut, LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, menurut Media Indonesia.









Komentar